Kupang – Dengan Tema Kita Tingkatkan Kinerja Kementerian Hukum dan HAM, Semakin PASTI dan Berakhlak mendukung program pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural, ASN Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur Laksakan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2022.
Pelaksanaan Kegiatan Deklarasi Janji Kinerja, Penandatanganan Perjanjian Kinerja, dan Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkumham NTT ini dihadiri langsung Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Yulianto, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton bersama Kakanwil Kemenkumham NTT, Marciana D. Jone didampingi Para Kadiv, Para Pejabat Administrator dan Pengawas serta Kepala Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kemenkumham NTT.
Kakanwil Kemenkumham NTT Marciana D. Jone saat membacakan laporan Pelaksanaan kegiatan ini, beliau menyampaikan bahwa Deklarasi Janji Kinerja ini merupakan Implementasi Komitemen kita semua sekaligus bentuk Tata Nilai PASTI Kemenkumham. “Wujud nyata Komitemen bersama untuk meningkatkan Integitas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja ASN dilingkungan kantor wilayah kemenkumham NTT” Ujar Marciana
Marciana juga menjelaskan bahwa “untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan menjalankan Manajemen Pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan , Evaluasi , Koordinasi, Sinkronisasi, Preventif, antisipatif dan Resolusi . Menjalankan pengelolaan manajemen yang optimal sebagai upaya membangun Sumber Daya Manusia yang unggul berdaya saing dan berkompoten dalam terwujudnya pelaksanaan program, pelaporan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.” Jelas Marciana
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penandatanganan Komitmen Bersama Janji Kinerja Tahun 2022 antara Kakanwil dengan Pimti Pratama Kantor Wilayah dan Kakanwil dengan Kepala UPT, penandatanganan Komitmen Bersama Pencananganan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM antara Kakanwil dengan Kajati dan Kepala Ombudsman NTT, Kakanwil dengan Pimti Pratama Kantor Wilayah, dan Kakanwil dengan Kepala UPT; penandatanganan Perjanjian Kinerja; serta penandatanganan Pakta Integritas antara Kakanwil dengan Kepala Ombudsman NTT.
